DIY Borong Penghargaan, Raih Sakip Predikat AA Tertinggi di Indonesia Selama 5 Tahun Beruntun

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY kembali memperoleh penghargaan dengan predikat AA atau tertinggi di Indonesia dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY 2022. Predikat itu diraih DIY selama lima kali berturut-turut.  

Selain itu DIY juga mempertahankan penghargaan predikat A dalam reformasi birokrasi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan yang diperoleh lainnya yaitu Difagana, Pioner Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi, Pemerintah Provinsi DIY berhasil masuk Top 45 Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 2022. DPPM DIY juga dinobatkan menjadi TOP 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Indonesia. Kemudian KPPD DIY menjadi TOP 3 pada kategori Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)/Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

BACA JUGA: DIY Terima 3 Penghargaan dari BKN, Sultan

Sejumlah penghargaan tersebut diberikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, Zona Integritas (ZI), serta penganugerahan pelayanan publik kepada instansi pemerintah, Selasa (6/12/2022) di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan prestasi itu menjadi motivasi bagi Pemda DIY untuk meningkatkan pelayanan. Saat ini, ASN di DIY memang sudah berubah secara pola pikir. Aparatur DIY telah berubah dari pangreh praja menjadi pelayan masyarakat (public servant). Pemerintah wajib melayani, membangun akuntabilitas, menguatkan nilai publik dari setiap outcome pembangunan yang dicapai, dan peka terhadap perubahan, karena perubahan merupakan keniscayaan.

“Kami di Jogja menempatkan ASN tidak hanya sebagai pekerja kantoran pada sektor publik, tapi juga dibebani pemahaman sebagai pekerja peradaban atau insan peradaban. Pegawai negeri itu sudah berubah dari pangreh praja kepada pelayanan masyarakat,” kata Sultan di sela-sela menerima penghargaan tersebut.

Sultan berharap tuntutan perubahan zaman akan dapat dijawab oleh DIY melalui perubahan pola pikir tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam membangun praktik good governance dan budaya birokrasi SATRIYA Ber-AKHLAK tidak dapat dilakukan secara instan. Terdapat tahapan yang dibangun dari level bawah sampai atas secara berjenjang, dari output-outcome sampai dengan pengukuran dampak kepada publik. Semua daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi memahami apa yang menjadi tujuan perubahan birokrasi, sehingga hal itulah yang mampu mengantarkan SAKIP dan RB DIY menjadi percontohan di Indonesia.

BACA JUGA : Pemda DIY Dapat Penghargaan Berkat Informasi Geospasial

“Bagi kami penghargaan ini motivasi, dan kami akan selalu mendengar, mau belajar terus menerus menambah ilmu. Siap berdialog, berpikir bersama dalam satu visi. Itu jadi kekuatan,” ucapnya.

HB X berharap agar budaya melayani dengan sepenuh hati tertanam kuat pada ASN. Ada dua aspek tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan. Membentuk pemerintahan yang akuntabel dan memiliki SDM yang berintegritas tinggi dalam hal memberikan layanan.

Kedua tantangan ini menjadi tuntutan publik yang wajib untuk dipenuhi. Mengkonsolidasikan potensi dan kesadaran ASN untuk melayani menjadi hal yang mendukung peningkatan pengetahuan dan pendidikan sehingga meningkatkan pula integritas dan kredibilitasnya.

“Melalui pengalaman dan keilmuan yang mereka dapat, keseimbangan antara SDM ASN yang ingin melayani dan masyarakat minta dilayani dengan baik akan terwujud,” katanya.

Sri Sultan menambahkan jika ASN sebagai pelayanan publik kurang menyadari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang mumpuni tidak akan tercapai. Sehingga ASN wajib mendengar dan mengelola keluhan masyarakat dengan bijaksana. “Bagi kami penghargaan itu motivasi, dan kami akan mendengar, mau belajar menambah ilmu. Siap berdialog, berpikir bersama dalam satu visi. Itu jadi kekuatan,” ucapnya.

Kepala DPPM DIY Agus Priono mengungkapkan rasa syukur atas dinobatkan DPPM DIY menjadi TOP 3 karena dinilai mampu melayani. Hal ini merupakan salah satu kerja keras semua pihak di DIY, tidak hanya DPPM tetapi seluruh OPD terkait. “Termasuk arahan dari Ngarsa Dalem, dari para pimpinan sehingga kami mampu mengutamakan pelayanan sesuai dengan slogan kami, pelayanan terbaik adalah komitmen kami,” ujarnya.

Ia mengatakan pelayanan publik terutama perizinan harus memiliki inovasi dan terus meningkatkan layanan karena kian banyaknya tuntutan masyarakat. Jika sebelumnya cenderung menunggu orang meminta layanan di kantor, akan tetapi saat ini DPPM DIY melakukan terobosan dengan memberikan pelayanan perizinan secara langsung melalui kerja sama dengan dinas-dinas terkait yang ada di DIY.

DPPM DIY mengembangkan WhatsApp Call, mesin telepon yang bisa menjawab otomatis, dan beberapa layanan lain. Untuk hal pelayanan perizinan, DPPM DIY juga memiliki pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha. Melalui Aplikasi OSS (Online Single Submission) dan si Cantik Cloud, DPPM berupaya memberikan pelayanan terbaiknya. Tujuan berbagai inovasi tersebut hanya satu, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang terbaik.

BACA JUGA : Raih Penghargaan, Medsos Pemda DIY Terbaik se-Indonesia

“Semua aplikasi layanan sudah tersedia. Tinggal bagaimana caranya kita mendidik, mengedukasi masyarakat supaya terbiasa menggunakan aplikasi. Bagaimana supaya masyarakat terbiasa untuk menggunakan aplikasi. Meskipun kami tetap memberikan pelayanan tatap muka sekiranya masyarakat itu ingin mendapatkan pelayanan langsung karena lebih mantap,” jelas Agus.

Menpan RB Azwar Anas mengatakan pemberian penghargaan ini bagian dari upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Republik Indonesia. Birokrasi harus berdampak pada kemudahan pelayanan masyarakat. Dampak dari birokrasi harus terukur, dan cara untuk mengukur salah satunya adalah dengan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerjanya. 

“Tidak semua terpilih dan mendapatkan penghargaan, tetapi setidaknya harapan kami (provinsi) yang hebat-hebat ini ke depan akan bisa direplikasi (SAKIP dan RB) oleh daerah lain,” kata Menteri Azwar Anas.

Ia menegaskan, birokrasi bukan hanya sekedar tumpukan kertas. Birokrasi harus lebih lincah, cepat dan maksimal. Pemerintah daerah tidak boleh sibuk dengan urusan masing-masing. Reformasi birokrasi investasi dan layanan terbaik akan mendorong investasi di daerah karena cakupan reformasi birokrasi sangat luas. RB tematik menjadi salah satu indikator penilaian yang dilakukan dan RB pengentasan kemiskinan menjadi hal yang diprioritaskan karena tolok ukurnya lebih terlihat. “Melalui digitalisasi, pelayanan kita akan lebih transparan, murah dan mudah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com